Categories
News

Hukuman Mati di Hapuskan ?

JAKARTA — Sejumlah kelompok masyarakat sipil kembali mendesak pemerintah untuk menghapus peraturan hukuman mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut mereka, hukuman mati tidak terbukti mampu mengurangi angka kejahatan. Peneliti dari Institute Criminal for Justice Reform, Erasmus Napitupulu, mengatakan tidak semua terpidana dianggap layak mendapatkan vonis hukuman mati. Banyak kejanggalan yang ditemukan selama persidangan, tapi tak diindahkan oleh hakim. Vonis mati terhadap Rodrigo Gularte— dieksekusi pada April 2015—misalnya, dinilai tak benar lantaran terpidana asal Brasil itu mengidap gangguan jiwa. Saat ini, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat tengah mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Publik mengenai informasi second opinion hasil pemeriksaan kesehatan Rodrigo. Selain itu, Erasmus melanjutkan, tak pernah ada penjelasan dari pemerintah mengenai tujuan pemberlakuan hukuman mati. “Dalam naskah akademik revisi KUHP tak pernah dijelaskan,” kata dia dalam acara workshop “Mengungkap Kepentingan Politik di Balik Implementasi Hukuman Mati” di Bogor, kemarin. Hukuman mati juga dinilai belum terbukti mampu menciptakan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

Peneliti dari IKLAN Amnesty International, Papang Hidayat, menilai hukuman mati merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah menghentikan kejahatan besar. “Meski ada hukuman mati, kasus narkoba masih tinggi,” kata Papang. Tak adanya efek jera dalam penerapan hukuman mati diperkuat oleh hasil riset Amnesty International. Penelitian itu menunjukkan, tingkat kejahatan di berbagai negara tidak tergantung penerapan hukuman mati. Cina, misalnya, meski gencar menerapkan hukuman mati untuk koruptor, faktanya indeks persepsi korupsi di Negeri Tirai Bambu itu tak jauh-jauh dari peringkat 70 setiap tahun. Sebaliknya, Selandia Baru dan Denmark, yang tidak menerapkan hukuman mati, justru mampu duduk di peringkat pertama dan kedua sebagai negara paling bersih dari korupsi. Temuan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat juga menunjukkan jumlah kasus yang ditangani Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak menurun meski pemerintah rajin mengeksekusi terpidana kasus narkoba. Pada 2015, kasus narkoba yang ditangani BNN mencapai 40.897. Tahun lalu, BNN merilis angka kasus yang ditanganinya sebesar 46.537. Padahal, dalam kurun 2015-2016, sebanyak 18 terpidana mati kasus narkoba dieksekusi. Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Arsul Sani, mengatakan pembahasan pasal hukuman mati dalam revisi KUHP telah rampung.

DPR sudah pasti tidak akan menghapus pasal tersebut. Meski begitu, kata Arsul, dalam revisi undang-undang disebutkan bahwa pemerintah memberikan waktu 10 tahun bagi terpidana mati untuk bertobat sebelum dieksekusi. “Kalau dalam waktu 10 tahun dia menunjukkan kelakuan baik, bisa ada keringanan hukuman, jadi hukuman seumur hidup atau 20 tahun,” kata dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *